Kita ini Bangsa Keledai?

fwd from Pikiran Rakyat, Kamis, 08 Februari 2007
Kita ini Bangsa Keledai?
Oleh SUWARDJOKO P. WARPANI

SAYA bingung, bangsa kita ini lebih bodoh dari pada keledai atau lebih dungu; atau saya yang paling bebal di antara berjuta anak bangsa. Konon, seekor keledai tak akan pernah terperosok di lubang yang sama, sedangkan kita bukan tidak pernah, tetapi seringkali terperosok (atau memerosokkan diri) justru di lubang yang sama. Sangat aneh bukan? Dengan bahasa yang lebih halus, kita tak pernah mau belajar dari pengalaman, kecuali harus mengalami lebih dahulu; itu pun belum tentu cukup menjadi pelajaran bahkan setelah beberapa kali mengalaminya.
Mengapa kita harus belajar dari A padahal A sampai P bisa kita pelajari dari pengalaman orang lain, sehingga kita bisa memulai dari titik Q? Keledai pun bisa menghindar dari lubang yang sama. Banyak sekali kebijakan kita berkesan tak bisa belajar dari pengalaman masa lampau. Dalam mengatasi akibat bencana, kita selalu seperti tergagap-gagap, seperti baru pertama kali mengalaminya, seperti salah tingkah, dan yang paling "istimewa" adalah hampir selalu melemparkan tanggungjawab kepada pihak lain, bahkan sering kepada "alam semesta" yang tak kuasa membela dengan kata.
Alam murka karena kita memanfaatkannya tanpa "cinta". Ruang hijau dikalahkan oleh bangunan beton, situ/rawa dianggap tak ekonomis lantas ditimbun menjadi daratan yang laku jual dan laris, bantaran sungai "diserbu" menjadi permukiman, sungai menjadi ciut dan dangkal; permukaan resapan air di perkotaan nyaris habis dilanda kepentingan bisnis.
Banjir dan Pariwisata
Banjir Jakarta mengimbas sektor pariwisata Bandung (PR, 5 Feb. 2007). Kata salah seorang karyawan toko oleh-oleh khas Bandung omzet penjualannya turun hingga 90%. Inilah penggunaan bahasa yang kurang cermat sehingga bermakna ganda. Siapa yang bisa memastikan; jualannya berkurang 10% atau tinggal 10% ? Struktur bahasa seperti ini juga yang kerap menjebak kita pada saat melihat potongan harga suatu produk/barang di toko; yang ditulis ialah "diskon hingga 75%".
Bila yang terjadi omzet jualannya tinggal 10 %, sungguh penurunan yang drastis dan sangat fantastis. Katakanlah makna pertama yang dimaksud, jualannya hanya berkurang 10%, itu pun sudah besar artinya. Banjir Jakarta berimbas pada jualan oleh-oleh. Lho, kok bisa ? Bukan `mungkin' karena Jakarta banjir, melainkan `dapat dipastikan' karena Jakarta banjir; itulah yang terungkap dari pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, H. Moh. Askary, dan sangat masuk akal. Bahwa sejumlah orang Jakarta yang bermaksud berakhir pekan di Bandung telah membatalkan atau menunda kepergiannya, juga sangat mudah dipahami. Sektor pariwisata Jawa Barat, khususnya Bandung, terkena imbas banjir Jakarta.
Di sisi lain, Jawa Barat menuai berkah banjir. Orang-orang berduit yang rumahnya terlanda banjir mengungsi. Mereka tidak mengungsi ke jalan tol, tetapi hengkang melalui jalan tol mencari hotel sesuai dengan seleranya. Yang terdekat adalah Jawa Barat dan Banten. Belum ada penelitian seberapa besar dampaknya terhadap sektor perhotelan, namun keluarga Jamal Mirdad pasti tidak mengungsi ke tenda di lapangan terbuka. Menurut info, Kak Seto pun ngungsi di hotel.
Di banyak negara, bantaran sungai dapat menjadi arena wisata yang nyaman dan menyenangkan, bahkan kanal-kanal di Belanda dapat menjadi jalur wisata yang menghasilkan uang dan kesempatan kerja. Masyarakat turut memelihara karena mereka menyadari fungsi bantaran sungai tersebut bagi kehidupan dan penghidupan mereka. Sangat berbeda dengan bantaran sungai di kota-kota kita, khususnya Jakarta sebagai ibukota negara, pintu gerbang wisata, wajah depan negara, dan entah berapa puluh lagi atribut yang disandang Jakarta, tetapi bantaran sungai-sungainya, kotor, jorok, kumuh, serta tak sedap baunya.
Sungai-sungai di Jakarta meluap jauh melampaui daya tampungnya karena hujan, ditambah air "kiriman" dari daerah hulu, plus saluran tersumbat dan permukaan resapan banyak yang raib. Salah satu daerah hulunya adalah Bandung. Jadi, berkurangnya orang Jakarta yang berakhir pekan di Bandung, sedikit banyak adalah akibat saham daerah Bandung juga, dan semua penduduk di sepanjang aliran sungai yang kemudian mengalir di wilayah DKI. Hulu sungai-sungai itu ada di Jawa Barat dan Banten.
Menurut Gubernur DKI, banjir ini adalah bencana periodik lima tahunan. Artinya, setiap lima tahun dapat dipastikan terjadi dan sekurang-kurangnya kita sudah tahu sejak lima tahun yang lalu. Sayang, upaya selama lima tahun yang lalu --kalau ada-- rupa-rupanya masih jauh dari memadai.
Masyarakat pun tampaknya adem ayem selama lima tahun yang lalu. Kebiasaan buang sampah seenaknya masih menjadi pemandangan sehari-hari, bantaran sungai tetap saja ditempati atas nama ketiadaan lahan dan kemiskinan. Pembangunan (pengalihan guna lahan) jalan terus tanpa Amdal, industri tetap saja mengotori badan air, tanah, dan udara. Otomotif terus berkembang tanpa hirau pada persediaan BBM, pencemaran udara dan suara, tingkat kecelakaan, dsb. Sekarang kita amat sulit mengenali wajah polisi karena hidung dan mulutnya tertutup masker, apalagi bila mengenakan kacamata hitam yang lebar.
Tata ruang wilayah
Perkembangan fisik Jakarta telah "meluap" dan tumpah melimpah di Jawa Barat dan Banten. Maka volume penglaju dari Jawa Barat dan Banten ke Jakarta sangat besar dengan akibat kemacetan lalu-lintas yang terjadi setiap hari.
Persoalan lain adalah pembangunan perumahan skala besar oleh para pengembang cenderung hanya mengejar keuntungan bisnis dan mengabaikan keselamatan lingkungan. Namanya juga bisnis, jadi pola dasarnya tentu mencari laba sebesar-besarnya. Bukan semata-mata salah mereka bila sepak terjangnya memanfaatkan kelemahan kontrol dan mencari celah kelemahan perundang-undangan yang ada.
Tidak kalah penting fungsinya ialah pembangunan di daerah hulu. Dari sini saja tampak --dan tak ada satu pun orang yang tidak tahu-- bahwa tata ruang wilayah suatu daerah jangkauannya melampaui batas wilayah administrasi pemerintahan. Tata ruang wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, bahkan lebih luas lagi, tidak dapat dilihat terpisah-pisah. Yang bisa dipisahkan ialah tanggungjawab administrasi kepemerintahan.
Penyebab banjir Jakarta ditimpakan kepada Jawa Barat dan Banten tentu tidak sepenuhnya benar, Jawa Barat dan Banten pun tidak bisa serta merta `cuci tangan'. Bandung pun yang berada di dataran tinggi juga dilanda banjir. Aneh tapi nyata dan juga terjadi setiap tahun. Musim kemarau, air PAM macet karena rendahnya debit air, sawah merana karena kekeringan, sedangkan di musim hujan kelimpahan air tidak terkendali. Kita miskin manajer air.
Tidak taat pada rencana tata ruang itulah kata kunci yang pelan-pelan mulai disadari. Sayangnya belum tentu dituruti oleh yang kebetulan sedang menduduki kursi penentu kebijakan. Wilayah hulu adalah satu wilayah pengunungan yang, nota bene, berada di bawah naungan beberapa daerah otonom (wilayah administrasi pemerintahan)

, menyandang fungsi ekologi lingkungan bagi wilayah di bawahnya. Wilayah ini tidak dapat diiris-iris lantas dibangun sesuai dengan selera masing-masing daerah atas nama otonomi. Bayangkan, di Indonesia, setiap menit 5,3 ha hutan rusak; lahan kritis di Kab. Bandung mencapai 17.000 ha (PR, 5Feb. 2007).
Semangat yang sekarang sedang mencuat ke permukaan adalah semangat pemekaran daerah. Pemekaran daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat ditinjau dari berbagai aspek. Yang amat terasa kini, pemekaran daerah hanya untuk memperluas peluang jabatan. Untuk tujuan memakmurkan masyarakat, masih perlu dikaji ulang. Sangat terbuka untuk perdebatan panjang.
Tidak semua daerah perlu dimekarkan, apalagi "pemekaran daerah" selalu bermakna pada "penciutan wilayah" dan muaranya pada pembagian sumber daya daerah. Sementara itu, pejabat dan para wakil partai yang harus 'dihidupi' dari daerah yang semakin ciut wilayahnya justru bertambah.
Kesimpulan
Daerah otonom bukan berarti daerah tertutup semacam "negara" di dalam negara yang mempunyai kewenangan dan hak tak terbatas dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Koordinasi adalah kata indah dengan harga mewah, tampaknya hanya mungkin dilaksanakan di negara tetangga kita, yakni Republik BBM. Semua orang, baik pejabat maupun awam, paham benar makna koordinasi dan mendambakannya. Namun sungguh amat sangat sulit melaksanakan koordinasi di negara RI. Otda bukannya meningkatkan kemampuan pembangunan melainkan justru malah menjauhkan koordinasi, meningkatkan arogansi sektoral dan kedaerahan, dan yang lebih parah lagi adalah merangsang nafsu pemekaran daerah.
Menhut, Ka'ban mengingatkan, "Kini bukan saatnya berdebat tentang otoritas, melainkan harus bersinergi antara semua pihak dengan tujuan yang sama". Yang dimaksud tentunya kesejahteraan masyarakat secara luas.
Wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis homogen tak dapat diiris-iris seperti kue serabi dibagi-bagi dan dimakan sendiri-sendiri. Wilayah itu harus ditangani bersama, dikelola bersama, diperlakukan sama untuk kepentingan bersama yang lebih luas jangkauannya; bukan harus sesuai dengan selera daerah masing-masing. Sekali lagi, kepentingan bersama, bukan selera (penentu kebijakan) daerah.
Belakangan disadari bahwa ada yang salah dengan pembangunan Jakarta. Ruang hijau dilabrak pembangunan, situ ditimbun, bahkan rawa pun ditimbun. Jalan tol Sedyatmo dengan konstruksi cakar bangau menjadi tidak berfungsi dengan baik karena rawa tempat sang bangau bertengger sudah menjadi kawasan daratan Pantai Indah Kapuk. Jalan Sedyatmo merosot turun dengan akibat yang sudah menjadi rahasia umum. Yang salah ya kita semua, karena membangun bukan di atas landasan kepentingan kesejahteraan rakyat, melainkan melulu di atas landasan politik.
Penyelesaiannya tidak begitu mudah meskipun jelas di depan mata. Tambah ruang terbuka hijau, bangun waduk, dan perbanyak situ. Lantas yang di hulu jangan main babat hutan dan membangun yang berakibat air mudah lari ke hilir. Jelas tidak mudah karena arogansi sektoral dan kedaerahan yang menjadi kendala utama koordinasi, plus politikus yang berkeliaran di semua jenjang proyek.
Marilah kita hidup cinta lingkungan, agar lingkungan mencintai kita, agar penduduk di hilir tidak menderita, agar mereka dapat berwisata di daerah hulu (pegunungan), agar pariwisata tetap bisa diandalkan, agar orang kota di pesisir tetap bisa tenang "naar boven" setiap akhir pekan dan liburan.***

Penulis, dosen Program Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Itenas, dan Unikom Bandung.